Bayangkan, nilai kreditnya hanya sekitar Rp 2 juta. Penerimanya pun masyarakat yang tidak bankable. Tidak punya jaminan. Satu-satunya yang dimiliki nasabah hanyalah punya usaha!
Usaha seperti apa yang skalanya di bawah Rp 2,5 juta?
Faktanya, ada sekitar 40 juta orang yang saat ini berstatus ‘’pengusaha mikro’’. Kelompok inilah yang sekarang menjadi fokus pembinaan berbagai institusi, mulai lembaga keuangan, organisasi kemasyarakatan, lembaga amil zakat hingga partai politik.
Terkait dengan program pemberdayaan pengusaha mikro, secara khusus saya menyempatkan waktu khusus untuk belajar dari Bank BTPN Syariah.
Beruntung saya berkesempatan bersilaturahim dengan Pak Gatot Adi Prasetyo, direktur operasional Bank BTPN Syariah di rumahnya, Jumat malam. Sebenarnya pertemuan itu bukan yang pertama.
Saya betul-betul ingin tahu, bagaimana kiat BTPN Syariah mengelola nasabah pengusaha mikro sebanyak 2,5 juta. Mereka dibina melalui 200 ribu shelter yang tersebar di 60 persen wilayah kecamatan di Indonesia.
Ada kemiripan sasaran penerima program antara lembaga zakat dengan Bank BTPN Syariah. Yang satu menyebut sebagai ‘’kaum dhuafa’’. Yang satunya menamakan mereka ‘’pengusaha mikro’’.
Ternyata dua-duanya sama artinya. Sama-sama miskin!
Dari pertemuan selama empat jam itu, saya mendapat pelajaran penting: membina pengusaha mikro itu tidak boleh sering-sering membuat seremoni. Lakukan riset untuk menentukan skema, siapkan sistem pendukungnya, kemudian action.
Dalam perjalanan pulang menjelang tengah malam, tergambar sebuah rencana untuk ‘’menitipkan’’ program pembinaan ‘’kaum dhuafa’’ melalui skema dan sistem Bank BTPN Syariah.
Harus diakui, terlalu banyak program pemberdayaan ekonomi yang hanya berakhir di seremoni karena tidak memiliki skema dan sistem yang teruji.
Joko Intarto, Direktur Lazismu Pusat